18.23
meteor kazama
Kondisi sepakbola Indonesia menjelang pemilihan ketua umum PSSI dinilai masih belum baik. FIFA diharapkan datang ke Indonesia untuk bisa mengerti dan memahami situasinya agar bisa memberikan keputusan tepat.
Sejauh ini Komite Normalisasi yang dibentuk FIFA telah melaksanakan tugasnya. Mereka sudah mengumumkan nama-nama calon ketua umum, wakil ketua umum dan Komite Eksekutif PSSI yang bakal bertarung di kongres pemilihan Mei mendatang.
KN bekerja atas surat keputusan FIFA tanggal 4 April silam, yang kembali ditegaskan pada 21 April. Salah satu hal yang tertuang dalam surat keputusan itu adalah pelarangan bagi empat nama yakni Nurdin Halid, Nirwan D.Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisuta untuk maju. Pasalnya Februari silam keempatnya sudah dianulir oleh Komite Banding.
Pengamat sepakbola Budiarto Shambazy menilai bahwa kerja KN yang hanya berpatokan surat keputusan FIFA itu adalah keliru. "Sepucuk surat FIFA dianggap seolah-olah sabda baginda. Padahal ada statuta, ada kode etik pemilihan, ada code of conduct," ujar Budiarto saat dihubungi detikSport, Jumat (29/4/2011) malam WIB.
Lebih lanjut Budiarto juga mengkritik cara FIFA dalam menangani masalah Indonesia. Menurutnya meski Indonesia tidak memiliki prestasi bagus dalam sepakbola, namun Indonesia tetaplah sebuah negara yang potensial dari segi pasar, penonton, dan juga potensi pemain.
"FIFA keterlaluan. Masalah di sini sudah berlangsung setahun terakhir, masa penyelesaiannya hanya pakai surat? Bagaimana ceritanya?" tandas pria yang juga wartawan senior itu.
Budiarto mengatakan bahwa FIFA sebaiknya datang ke Indonesia untuk mengetahui situasinya. Pasalnya FIFA selama ini mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang mumpuni mengenai Indonesia.
Untuk kedatangan FIFA, Budiarto menilai bahwa sebaiknya pemerintah berperan mengenai hal ini. Menpora dan pemilik hak suara bisa bertemu dan mengajukan rumusan untuk mengundang FIFA datang ke Indonesia.
"Kita meminta FIFA yang datang. Kalau perlu kita keluarkan uang untuk itu. Minta FIFA datang, kemudian bicara dengan para pemangku kepentingan sepakbola Indonesia, juga dengan media, dengan suporter. Seminggu cukup lah," kata Budiarto.
Ia juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu bukanlah sebuah intervensi yang bisa memicu sanksi nantinya.
"Sudah urgensinya FIFA datang dan melihat masalahnya. Dahulu waktu pemerintah tidak mengakui kepengurusan Nurdin Halid, FIFA juga gak berbuat apa-apa. Jadi sudah ada preseden," tuntasnya.
Sejauh ini Komite Normalisasi yang dibentuk FIFA telah melaksanakan tugasnya. Mereka sudah mengumumkan nama-nama calon ketua umum, wakil ketua umum dan Komite Eksekutif PSSI yang bakal bertarung di kongres pemilihan Mei mendatang.
KN bekerja atas surat keputusan FIFA tanggal 4 April silam, yang kembali ditegaskan pada 21 April. Salah satu hal yang tertuang dalam surat keputusan itu adalah pelarangan bagi empat nama yakni Nurdin Halid, Nirwan D.Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisuta untuk maju. Pasalnya Februari silam keempatnya sudah dianulir oleh Komite Banding.
Pengamat sepakbola Budiarto Shambazy menilai bahwa kerja KN yang hanya berpatokan surat keputusan FIFA itu adalah keliru. "Sepucuk surat FIFA dianggap seolah-olah sabda baginda. Padahal ada statuta, ada kode etik pemilihan, ada code of conduct," ujar Budiarto saat dihubungi detikSport, Jumat (29/4/2011) malam WIB.
Lebih lanjut Budiarto juga mengkritik cara FIFA dalam menangani masalah Indonesia. Menurutnya meski Indonesia tidak memiliki prestasi bagus dalam sepakbola, namun Indonesia tetaplah sebuah negara yang potensial dari segi pasar, penonton, dan juga potensi pemain.
"FIFA keterlaluan. Masalah di sini sudah berlangsung setahun terakhir, masa penyelesaiannya hanya pakai surat? Bagaimana ceritanya?" tandas pria yang juga wartawan senior itu.
Budiarto mengatakan bahwa FIFA sebaiknya datang ke Indonesia untuk mengetahui situasinya. Pasalnya FIFA selama ini mengambil keputusan tanpa pengetahuan yang mumpuni mengenai Indonesia.
Untuk kedatangan FIFA, Budiarto menilai bahwa sebaiknya pemerintah berperan mengenai hal ini. Menpora dan pemilik hak suara bisa bertemu dan mengajukan rumusan untuk mengundang FIFA datang ke Indonesia.
"Kita meminta FIFA yang datang. Kalau perlu kita keluarkan uang untuk itu. Minta FIFA datang, kemudian bicara dengan para pemangku kepentingan sepakbola Indonesia, juga dengan media, dengan suporter. Seminggu cukup lah," kata Budiarto.
Ia juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu bukanlah sebuah intervensi yang bisa memicu sanksi nantinya.
"Sudah urgensinya FIFA datang dan melihat masalahnya. Dahulu waktu pemerintah tidak mengakui kepengurusan Nurdin Halid, FIFA juga gak berbuat apa-apa. Jadi sudah ada preseden," tuntasnya.
Posted in: liga dunia
0 komentar:
Posting Komentar